Postingan

Menampilkan postingan dari Oktober, 2026

MOHON ATENSI KAPOLDA METRO JAYA: 3 LP EKSPLOITASI ANAK & KDRT MANDENG 2 TAHUN DI PPA POLRES JAKUT - BARESKRIM SUDAH TERBITKAN SP3D KEDUA NO. B 18/58/IX/RES.75./BARESKRIM

Gambar
Kuasa Hukum OLH Desak Kapolda Metro Jaya Gelar Perkara Khusus atas Tiga Laporan Dugaan Pelanggaran terhadap Anak. Laporan sejak 2024 hingga 2025 disebut belum memberikan kepastian hukum. Kuasa hukum meminta supervisi penyidikan, SP2HP, dan evaluasi penanganan perkara di Polres Metro Jakarta Utara. JAKARTA, Kuasa hukum OLH, Soedarto Rimbun dan Lemens Kodongan, meminta Kapolda Metro Jaya memberikan perhatian terhadap tiga laporan polisi terkait dugaan pelanggaran hukum yang menyangkut anak di bawah umur. Mereka mendesak dilakukannya evaluasi penanganan perkara, penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), serta gelar perkara khusus guna memperoleh kejelasan proses hukum. Permintaan tersebut disampaikan melalui surat kepada Kapolda Metro Jaya dan jajaran Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Metro Jaya. Menurut kuasa hukum, laporan-laporan tersebut ditangani di lingkungan Polres Metro Ja...

800 Anggota Komunitas Sindi, Kenapa Hanya 3 Saksi? Kuasa Hukum JK Pertanyakan Kejanggalan Saksi Pelapor

Gambar
        Keterangan Foto:Kuasa Hukum terdakwa, Hartono Tanuwidjaja. JAKARTA - Perkara dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE dengan terdakwa berinisial JK memasuki babak baru. Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (22/10), Kuasa Hukum terdakwa, Hartono Tanuwidjaja. meminta majelis hakim untuk melihat perkara secara komprehensif, tidak hanya dari kacamata penyebaran data pribadi. Menurut Hartono, keterangan saksi pelapor di persidangan cenderung normatif dan selalu berlindung di balik ketentuan perlindungan data pribadi dalam UU ITE. "Persoalan ini tidak bisa berhenti di soal data pribadi disebar atau tidak. Harus dilihat, untuk apa data itu diungkap? Apa substansinya? Klien kami mengungkap dugaan persoalan transaksi tanah yang harus diuji kebenarannya," ujar Hartono kepada awak media. Dua Transaksi Yang Disorot: 2007 dan 2017 Hartono membeberkan, ada dua periode transaksi tanah di wilayah Denpasar Timur, Bali, yang menjadi fokus pe...

Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto Eko Purwono Terjunkan Pasukan BKO Percepat Padamkan Karhutla

Gambar
 JATIM - Polda Jatim percepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah daerah. Kapolda Jatim Irjen Dekananto Eko Purwono menegaskan polisi harus berrmanfaat untuk masyarakat. Langkah Polda Jatim untuk mempercepat padamkan karhutla disampaikan Irjen Dekananto saat memimpin langsung Apel Gelar Pasukan Bantuan Kendali Operasi (BKO) Karhutla. Apel Gelar Pasukan BKO Karhutla berlangsung di Lapangan Mapolda Jatim hari ini, Rabu (21/10/2026). Karhutla di Jawa Timur masih terjadi di sejumlah titik dengan jumlah dan skalanya terus mengecil seiring penanganan yang masif. Namun Kapolda Jatim menginstruksikan agar langkah pemadaman karhutla dipercepat sekaligus mencegah kebakaran baru. Irjen Dekananto meminta pasukan BKO tidak sekadar berfokus pada pemadaman, melainkan juga mengutamakan tindakan preventif serta penegakan hukum tegas terhadap setiap dugaan pembakaran hutan maupun lahan yang memenuhi unsur pidana. “Berdasarkan perkembangan situasi, masih terd...

Dugaan Perbuatan Melanggar Hukum oleh PT. NIJ terhadap PT Saptari Sentosa Sejahtera Resmi Layangkan Gugatan di Pengadilan Negeri Karawang

Gambar
  ​KARAWANG — PT Saptari Sentosa Sejahtera (PT SSS) secara resmi mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) terhadap PT. NIJ di Pengadilan Negeri Karawang. Gugatan tersebut terdaftar secara resmi dengan Nomor Perkara 164/Pdt.G/2026/PN.Kwg tertanggal 20 Oktober 2026.   ​Melalui Tim Kuasa Hukum dari Kantor Hukum PTW & Rekan, yaitu Adv. Puguh Triwibowo, S.T., S.H., M.H., M.M. dan Adv. Suprayitno, S.H., PT Saptari Sentosa Sejahtera menuntut keadilan atas tindakan sewenang-wenang dan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. NIJ.  Gugatan ini dilayangkan berdasarkan surat pembatalan dari PT. NIJ, padahal PT SSS telah melakukan pekerjaan persiapan sejak tanggal 4 Juli 2026 hingga dikeluarkannya surat tanggal 7 Oktober 2026 oleh PT. NIJ, serta adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam organisasi perseroan tersebut.   ​Adapun pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini meliputi PT. NIJ (cq. AT selaku Direktur Utama) sebaga...

MOHON ATENSI KAPOLRI: 3 LP EKSPLOITASI ANAK MANDEG 2 TAHUN DI PPA POLRES JAKARTA UTARA

Gambar
      MOHON ATENSI KAPOLRI: 3 LP EKSPLOITASI ANAK MANDEG 2 TAHUN DI PPA POLRES JAKARTA UTARA Jakarta, 21 Oktober 2026- Penanganan dugaan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Kejahatan Perlindungan Anak yang menimpa Ibu OLH dan anaknya, dengan lokus kejadian di kawasan Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 02 Juli 2023, hingga kini belum menunjukkan kejelasan hukum meski sudah 2 tahun berjalan. Tercatat, terdapat tiga Laporan Polisi (LP) yang telah dibuat oleh korban dan kuasa hukumnya, namun seluruhnya mandek di Polres Metro Jakarta Utara setelah Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Rincian 3 LP Mandeg Tersebut: *LP 1: No. LP/B/568/IV/2024/SPKT/POLRES METRO JAKUT/POLDA METRO JAYA, Tanggal 23 April 2024* Pelapor: OLH Terlapor: Danny S. Djayaprawira Penyidik: Bu Aritonang Perkara: Dugaan ancaman akan memberikan dosis obat anak lebih tinggi jika ibunya menggugat gono-gini dan lapor ke polisi. *LP 2: No. STTLP/B/3084/VI/2024/POLDA METRO JAYA, Tanggal 03 Juni...

Ministry of Human Rights Urges Police to Expedite Handling of Report on Child Separated from Mother for Three Years

Gambar
     Jakarta- The Ministry of Human Rights (KemenHAM) has urged law enforcement authorities to expedite the handling of a report concerning a child with the initial G who has been separated from his mother for three years. Expert Staff to the Minister of Human Rights, Martinus Gabriel Goa, stated that accelerated handling is crucial to support search and protection efforts for the child as a vulnerable group. "We hope the National Police can be a trigger to process public reports quickly. Don't let it be no viral no justice, only move when it goes viral," Martinus told RRI at the Ministry of Human Rights Office, South Jakarta, Wednesday (10/14/2026). According to him, law enforcement is an essential part of fulfilling human rights, especially in ensuring child protection. "We support this report to be expedited. We hope the law enforcement process can provide legal certainty and fulfill a sense of justice for the complainants," he said. Martinus called on the pu...

Kasus Ekploitasi anak di Polres Jakarta Utara yang MANDEG 2 Tahun DISOROT untuk mendapat Kepastian Hukum

Gambar
      Kasus Ekploitasi anak di Polres Jakarta Utara yang MANDEG 2 Tahun DISOROT untuk mendapat Kepastian Hukum JAKARTA UTARA – Penanganan 3 laporan OLH  dugaan tindak pidana yang dilaporkan Mandek dan Tidak Ada Kepastian  Hukum sejak 2024 menjadi sorotan. Pihak kuasa hukum pelapor meminta Kepala Polres Metro Jakarta Utara memberikan kepastian hukum serta memastikan proses penanganan perkara berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam keterangannya kepada awak media usai konferensi pers tanggal 13 Oktober 2026, pihak kuasa hukum menyampaikan bahwa perkembangan penanganan laporan tersebut dinilai belum memberikan kejelasan hukum yang memadai bagi pelapor. Mereka berharap Kapolres Metro Jakarta Utara yang baru, *Kombes Pol. Adhe Hariadi, S.I.K., M.H.*, yang menjabat sejak September 2026, dapat memberikan atensi. Pihak Kuasa hukum pelapor atas 3 LP di Polda Dan Polres mengenai kasus Eksploitasi Psikis kepada anak di Bawah ...

Bina Indocipta Andalan Menyelenggarakan Webinar dengan tema “Kupas Tuntas PER-12/PJ/2026” (Jilid 1). Membahas Perihal Perubahan Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Gambar
  Jakarta, Kamis 15 Oktober 2026 – PT. Bina Indocipta Andalan (BIA) bekerja sama dengan Direktorat Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan didukung oleh Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia serta Yayasan Pendidikan Budi Mulya Indonesia Emas menyelenggarakan webinar dengan topik “ Kupas Tuntas PER-12/PJ/2026” (Jilid 1). Membahas Perihal Perubahan Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN ). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2026 merupakan perubahan atas PER-11/PJ/2025 yang mengatur ketentuan pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan (Coretax). Kehadiran ketentuan ini menjadi hal penting untuk dicermati oleh wajib pajak, konsultan pajak, staf keuangan, akuntan, praktisi perpajakan, serta pelaku usaha. PER-12/PJ/2026 ditetapkan pada 28 September 2026 dan mulai berlaku pada 1 Oktober 2026. Ketentuan peralihan membedakan penanganan laporan atau pem...

10 Oktober 2026: PASTI Menginjak Usia 1 Tahun, Perjuangan untuk Kebenaran Makin Membahana

Gambar
     JAKARTA — Hari ini, Sabtu, 10 Oktober 2026, organisasi Pengacara dan Aktivis Sejati (PASTI) genap berusia 1 tahun. PASTI didirikan pada Jumat, 10 Oktober 2025, sebagai wadah perjuangan para pengacara dan aktivis yang berkomitmen untuk membela kebenaran, menegakkan keadilan, serta hadir di tengah masyarakat. Genap satu tahun perjalanan PASTI bukan sekadar momentum untuk merayakan bertambahnya usia organisasi. Lebih dari itu, hari jadi pertama ini menjadi saat untuk bersyukur, melakukan introspeksi, memperkuat persaudaraan, dan meneguhkan kembali komitmen perjuangan PASTI untuk rakyat. HUT Ke-1 PASTI Digelar Sederhana dan Penuh Kebersamaan Peringatan HUT ke-1 PASTI diselenggarakan pada Sabtu, 10 Oktober 2026, secara sederhana dan penuh suasana kekeluargaan di Saung Kita Susilo, tempat makan sekaligus ruang silaturahmi dan kebersamaan. Adapun lokasi acara berada di: Saung Kita Susilo Jl. Dr. Susilo I No. 1, RT.13/RW.3, Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta B...

Dugaan Pencekokan Obat ke Anak di Bawah Umur, 3 LP di Polres Jakut Mandek - Korban Desak Gelar Perkara Khusus

Gambar
  MOHON  ATENSI PAK KAPOLRI ATAS 3 LP MANDEG DI PPA POLRES JAKARTA UTARA SEJAK 2024 - DESAK BIRO WASIDIK. MABES POLRI  GELAR PERKARA KHUSUS - JAKARTA - Penanganan dugaan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Kejahatan Perlindungan Anak yang menimpa Ibu OLH dan anaknya, dengan lokus kejadian di kawasan Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 02 Juli 2023, hingga kini belum menunjukkan kejelasan. Tercatat, terdapat tiga Laporan Polisi (LP) yang telah dibuat oleh korban dan kuasa hukumnya, namun seluruhnya mandek di Polres Metro Jakarta Utara. Rincian 3 Laporan Polisi tersebut adalah: LP 1: No. LP/B/568/IV/2024/SPKT/POLRES METRO JAKUT/POLDA METRO JAYA, Tanggal 23 April 2024 Pelapor: OLH Terlapor: Danny S. Djayaprawira Penyidik: Bu Aritonang Perkara: Dugaan terlapor Danny S Djayaprawira mengancam akan memberikan dosis obat anak lebih tinggi lagi jika ibunya menggugat gono-gini dan lapor ke polisi. LP 2: No. STTLP/B/3084/VI/2024/POLDA METRO JAYA, Tanggal 03 Juni...

TRY OUT FUN BATTLE COLLABORATION Jadi Ajang Latihan Bersama, Latih Tanding, dan Pererat Silaturahmi Antar Klub Taekwondo

Gambar
    JAKARTA — Kegiatan TRY OUT FUN BATTLE COLLABORATION menjadi wadah bagi para atlet Taekwondo untuk meningkatkan kemampuan, melaksanakan latihan bersama, serta mempererat tali silaturahmi antarklub dalam suasana yang sportif dan penuh kekeluargaan. Kegiatan ini dirancang tidak semata-mata sebagai ajang uji coba tanding, tetapi juga sebagai sarana pembinaan atlet, pertukaran pengalaman, dan evaluasi kemampuan teknik maupun strategi bertanding. Melalui kegiatan tersebut, para atlet diharapkan memperoleh pengalaman yang bermanfaat sebagai bekal untuk menghadapi kompetisi di tingkat yang lebih tinggi. Selain sesi latih tanding, semangat latihan bersama menjadi salah satu nilai penting dalam kegiatan ini. Para atlet dan pelatih dari berbagai klub memiliki kesempatan untuk saling berinteraksi, berbagi pengalaman, serta membangun hubungan yang lebih erat dalam lingkungan olahraga Taekwondo. Kegiatan ini juga menekankan pentingnya sportivitas, disiplin, dan rasa saling menghormati. ...

Apresiasi FWJI Korwil Bogor Raya Mengucapkan Dirgahayu TNI ke 81, Pers dan TNI Mitra Strategis

Gambar
BOGOR – Peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-81 di Markas Koramil 0621-23/Parung Panjang berlangsung khidmat, hangat, dan sarat akan nilai kekeluargaan. Halaman Mako Koramil dihiasi puluhan karangan bunga ucapan selamat dari berbagai instansi pemerintah, jajaran kepolisian, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, hingga pelaku usaha lokal di wilayah Parung Panjang dan sekitarnya. ​Meskipun menuai apresiasi serta antusiasme tinggi dari publik, Danramil 0621-23/Parung Panjang, Kapten Inf Junaidi, S.Sos., M.IP., memilih menyelenggarakan tasyakuran secara internal dan bersahaja bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan serta perwakilan elemen masyarakat. ​Puncak prosesi ditandai dengan penyerahan kue ulang tahun dan pemotongan tumpeng secara simbolis dari Forkopimcam Parung Panjang kepada Danramil sebagai wujud kebersamaan dan soliditas antarinstansi. ​Dalam amanatnya, Danramil 0621-23/Parung Panjang, Kapten Inf Junaidi, menyampaikan rasa haru serta penghargaan setinggi-tingginya a...

ADVOKAT DAVID S.G. PELLA, S.H., M.H.Sambut Kapolri Baru Jenderal Suyudi Ari Seto : Harapan Wajah Baru Penegakan Hukum Untuk Rakyat Kecil

Gambar
   Jakarta – ADVOKAT DAVID S.G. PELLA, S.H., M.H.  Menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya atas dilantiknya Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026 di Istana Negara.  ADVOKAT DAVID S.G. PELLA, S.H., M.H.Sambut Kapolri Baru Jenderal Suyudi Ari Seto : Harapan Wajah Baru Penegakan Hukum Untuk Rakyat Kecil Jenderal Suyudi Ario Seto, lulusan Akpol 1994 yang berpengalaman di bidang reserse dan sebelumnya menjabat Kepala BNN, resmi menerima Panji Tribrata pada 2 Oktober 2026 di Lapangan Bhayangkara sebagai simbol peralihan kepemimpinan Polri.  David. Menjelaskan bahwa "Dengan tampilnya beliau, kami berharap wajah penegakan hukum akan semakin menyentuh keadilan bagi rakyat kecil. Ini sejalan dengan pernyataan beliau bahwa masyarakat yang mencari keadilan harus dilayani."ujarnya kepada awak med...

PERADI PERGERAKAN DORONG REFORMASI UU ADVOKAT: BEBAS BERORGANISASI, SATU STANDAR NASIONAL, DAN REGULATOR INDEPENDEN

Gambar
RUU Advokat Harus Memperkuat Independensi Profesi Sekaligus Menjamin Akuntabilitas dan Perlindungan Masyarakat Jakarta, 1 Oktober 2026 — DPP Persaudaraan Profesi Advokat Nusantara (Peradi Pergerakan) menyampaikan sejumlah pokok pikiran mengenai pembaruan Undang-Undang Advokat. Peradi Pergerakan memandang pembentukan RUU Advokat tidak seharusnya berhenti pada perdebatan mengenai single bar atau multi bar, tetapi harus diarahkan pada pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola, standar kompetensi, registrasi, perlindungan profesi, pengawasan, serta pertanggungjawaban advokat kepada masyarakat. Pembaruan UU Advokat menjadi semakin penting setelah Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 126/PUU-XXIV/2026 tanggal 17 Juni 2026 menyatakan UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat inkonstitusional secara bersyarat apabila dalam waktu paling lama dua tahun tidak dilakukan perubahan atau penggantian dengan antara lain berpedoman pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Bagi Peradi Pergerakan, momen...