SuaraNasional.org

Oleh: raffa christ manalu Redaktur Investigasi DetikHukum.id Partai politik tidak hanya dibangun dari bendera, lambang, dan pidato para elite. Kekuatan sebuah partai justru bertumpu pada loyalitas kader, kepercayaan masyarakat, serta konsistensi dalam memperjuangkan nilai-nilai yang selama ini dikampanyekan. Karena itu, ketika hubungan internal mulai diwarnai konflik berkepanjangan, perbedaan sikap politik yang tajam, hingga polemik terhadap tokoh yang pernah dibesarkan sendiri, pertanyaan mendasar pun muncul: apakah partai masih berdiri di atas ideologi, atau mulai terjebak dalam pertarungan kepentingan elite? Pertanyaan itu relevan untuk melihat dinamika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), terutama dalam hubungannya dengan Joko Widodo atau Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka. Jokowi bukanlah sosok yang muncul begitu saja dalam panggung politik nasional. Ia pernah menjadi bagian penting dari perjalanan politik PDIP. Melalui dukungan partai tersebut, Jokowi menapaki karier dari...

Kuasa Hukum OLH Desak Kapolda Metro Jaya Gelar Perkara Khusus atas Tiga Laporan Dugaan Pelanggaran terhadap Anak. Laporan sejak 2024 hingga 2025 disebut belum memberikan kepastian hukum. Kuasa hukum meminta supervisi penyidikan, SP2HP, dan evaluasi penanganan perkara di Polres Metro Jakarta Utara. JAKARTA, Kuasa hukum OLH, Soedarto Rimbun dan Lemens Kodongan, meminta Kapolda Metro Jaya memberikan perhatian terhadap tiga laporan polisi terkait dugaan pelanggaran hukum yang menyangkut anak di bawah umur. Mereka mendesak dilakukannya evaluasi penanganan perkara, penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), serta gelar perkara khusus guna memperoleh kejelasan proses hukum. Permintaan tersebut disampaikan melalui surat kepada Kapolda Metro Jaya dan jajaran Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Metro Jaya. Menurut kuasa hukum, laporan-laporan tersebut ditangani di lingkungan Polres Metro Ja...

        Keterangan Foto:Kuasa Hukum terdakwa, Hartono Tanuwidjaja. JAKARTA - Perkara dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE dengan terdakwa berinisial JK memasuki babak baru. Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (22/10), Kuasa Hukum terdakwa, Hartono Tanuwidjaja. meminta majelis hakim untuk melihat perkara secara komprehensif, tidak hanya dari kacamata penyebaran data pribadi. Menurut Hartono, keterangan saksi pelapor di persidangan cenderung normatif dan selalu berlindung di balik ketentuan perlindungan data pribadi dalam UU ITE. "Persoalan ini tidak bisa berhenti di soal data pribadi disebar atau tidak. Harus dilihat, untuk apa data itu diungkap? Apa substansinya? Klien kami mengungkap dugaan persoalan transaksi tanah yang harus diuji kebenarannya," ujar Hartono kepada awak media. Dua Transaksi Yang Disorot: 2007 dan 2017 Hartono membeberkan, ada dua periode transaksi tanah di wilayah Denpasar Timur, Bali, yang menjadi fokus pe...

 JATIM - Polda Jatim percepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah daerah. Kapolda Jatim Irjen Dekananto Eko Purwono menegaskan polisi harus berrmanfaat untuk masyarakat. Langkah Polda Jatim untuk mempercepat padamkan karhutla disampaikan Irjen Dekananto saat memimpin langsung Apel Gelar Pasukan Bantuan Kendali Operasi (BKO) Karhutla. Apel Gelar Pasukan BKO Karhutla berlangsung di Lapangan Mapolda Jatim hari ini, Rabu (21/10/2026). Karhutla di Jawa Timur masih terjadi di sejumlah titik dengan jumlah dan skalanya terus mengecil seiring penanganan yang masif. Namun Kapolda Jatim menginstruksikan agar langkah pemadaman karhutla dipercepat sekaligus mencegah kebakaran baru. Irjen Dekananto meminta pasukan BKO tidak sekadar berfokus pada pemadaman, melainkan juga mengutamakan tindakan preventif serta penegakan hukum tegas terhadap setiap dugaan pembakaran hutan maupun lahan yang memenuhi unsur pidana. “Berdasarkan perkembangan situasi, masih terd...

  ​KARAWANG — PT Saptari Sentosa Sejahtera (PT SSS) secara resmi mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) terhadap PT. NIJ di Pengadilan Negeri Karawang. Gugatan tersebut terdaftar secara resmi dengan Nomor Perkara 164/Pdt.G/2026/PN.Kwg tertanggal 20 Oktober 2026.   ​Melalui Tim Kuasa Hukum dari Kantor Hukum PTW & Rekan, yaitu Adv. Puguh Triwibowo, S.T., S.H., M.H., M.M. dan Adv. Suprayitno, S.H., PT Saptari Sentosa Sejahtera menuntut keadilan atas tindakan sewenang-wenang dan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. NIJ.  Gugatan ini dilayangkan berdasarkan surat pembatalan dari PT. NIJ, padahal PT SSS telah melakukan pekerjaan persiapan sejak tanggal 4 Juli 2026 hingga dikeluarkannya surat tanggal 7 Oktober 2026 oleh PT. NIJ, serta adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam organisasi perseroan tersebut.   ​Adapun pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini meliputi PT. NIJ (cq. AT selaku Direktur Utama) sebaga...

      MOHON ATENSI KAPOLRI: 3 LP EKSPLOITASI ANAK MANDEG 2 TAHUN DI PPA POLRES JAKARTA UTARA Jakarta, 21 Oktober 2026- Penanganan dugaan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Kejahatan Perlindungan Anak yang menimpa Ibu OLH dan anaknya, dengan lokus kejadian di kawasan Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 02 Juli 2023, hingga kini belum menunjukkan kejelasan hukum meski sudah 2 tahun berjalan. Tercatat, terdapat tiga Laporan Polisi (LP) yang telah dibuat oleh korban dan kuasa hukumnya, namun seluruhnya mandek di Polres Metro Jakarta Utara setelah Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Rincian 3 LP Mandeg Tersebut: *LP 1: No. LP/B/568/IV/2024/SPKT/POLRES METRO JAKUT/POLDA METRO JAYA, Tanggal 23 April 2024* Pelapor: OLH Terlapor: Danny S. Djayaprawira Penyidik: Bu Aritonang Perkara: Dugaan ancaman akan memberikan dosis obat anak lebih tinggi jika ibunya menggugat gono-gini dan lapor ke polisi. *LP 2: No. STTLP/B/3084/VI/2024/POLDA METRO JAYA, Tanggal 03 Juni...