ARRA LAW FIRM LAPORKAN KINERJA ANGGOTA POLRES BOGOR KE PROPAM MABES POLRI

Oleh -


Jakarta, 8 September 2026 – Firma Hukum Anthony Rahman Ardiansyah Rafsodi atau yang lebih dikenal dengan nama singkatan ARRA LAW FIRM, secara resmi menyerahkan laporan ke Divisi Pengawasan Proposi (Propam) Mabes Polri, hari ini Senin, 8 September 2026. Langkah ini diambil terkait penanganan perkara yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor (Polres) Bogor Kota terhadap klien mereka yang dinilai belum berjalan secara profesional.

 

Rombongan tim hukum datang secara utuh dan bersama-sama ke lokasi untuk melaporkan hal tersebut. Tim ARRA LAW FIRM terdiri dari para penasihat hukum utama, yakni: Anthony Lesnussa, SH, R Joko Purnomo, SE., SH, Ardiansyah Syaiful, SH, serta Rafsodi Nayogi Hutagalung, SH.

 

Dalam keterangannya, tim menegaskan bahwa perkara yang bersangkutan sudah ditangani sejak tahun 2024 silam. Namun, hingga berjalannya waktu hingga masuk tahun 2026 ini, penanganan perkara tersebut belum juga memberikan kepastian hukum yang jelas dan adil bagi pihak klien mereka.

 

Tim ARRA LAW FIRM menilai bahwa kinerja serta pelayanan yang diberikan oleh anggota Polres Bogor Kota selama proses berlangsung belum mencerminkan standar kerja yang transparan, akuntabel dan profesional sebagaimana harapan masyarakat Indonesia saat ini. Laporan ini disampaikan guna meminta pengawasan dan peninjauan lebih lanjut dari pihak berwenang di tingkat pusat agar perkara tersebut dapat ditangani ulang jalurnya dengan benar dan mencapai keadilan yang sesungguhnya.

 

Diharapkan melalui laporan resmi yang disampaikan langsung ke Divisi Propam Mabes Polri ini, dapat terbuka jalan penyelesaian yang objekt serta menjadi perhatian agar kasus-kasus yang tertunda tidak merugikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di negara kita.


Team Publikasi : ARRA LAW FIRM

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Merasa Ditinggalkan Usai Pilbup Bogor, Tim Trust Ungkap Kekecewaan Terhadap Elit Politik

Oleh -
Gambar
  BOGOR – Gelombang kekecewaan melanda para relawan yang tergabung dalam Tim Trust, tim pemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor, Rudi Susmanto - Ade Ruhendi (Jaro Ade). Setelah berjuang tanpa kenal lelah memenangkan pasangan tersebut pada kontestasi Pilbup Bogor lalu, para relawan kini merasa diabaikan dan menganggap komitmen yang pernah diucapkan hanyalah janji palsu. Tim Trust sendiri merupakan mesin pemenangan yang dibentuk secara resmi di 40 kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor. Komitmen mereka diakui secara legal lewat sertifikat resmi yang ditandatangani langsung oleh pasangan calon. Namun, pasca-pemilu berakhir, eksistensi dan perjuangan mereka seolah dilupakan. Hubungan komunikasi dengan para petinggi elit politik terputus total Sertifikat Resmi Hanya Jadi Pajangan Perwakilan tim pemenangan dari wilayah kecamatan, Mas Parto, secara terbuka mengungkapkan rasa kekecewaan mendalam yang dirasakan oleh rekan-rekan seperjuangannya di akar rumput. "Dulu kita direk...
Baca selengkapnya

PT. Bina Indocipta Andalan Menyelenggarakan Webinar dengan Tema, Kupas Tuntas PMK 136 Tahun 2024 Tentang Pengenaan Pajak Minimum Global (Global Anti-Base Erosion Rules/GloBE) sebesar 15% bagi Perusahaan Multinasional di Indonesia.

Oleh Dody Zuhdi -
Gambar
Jakarta, Pada hari Kamis, 11 Juni 2026  PT. Bina Indocipta Andalan bekerja sama dengan Direktorat Humas DJP dan didukung oleh Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia menyelenggarakan webinar dengan topik "Kupas Tuntas PMK 136 Tahun 2024” Tentang Pengenaan Pajak Minimum Global (Global Anti-Base Erosion Rules/GloBE) sebesar 15% bagi perusahaan multinasional di Indonesia. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya edukasi publik dalam merespons perubahan kebijakan fiskal yang terus berkembang. Webinar dipandu langsung oleh MC yaitu Ibu Margareth dan Ibu Fany selaku Moderator dari PT. Bina Indocipta  Andalan. Acara webinar dibuka dengan Opening Speech yang disampaikan oleh Bapak Dr. Jhon Eddy, S.E., S.H.,M.H., M.Kn., BKP., CTA., selaku Praktisi Hukum & Pajak, dalam penyampaian opening speechnya beliau menyampaikan Lahirnya PMK 136 Tahun 2024 adalah bagian dari langkah strategis Indonesia dalam merespons perkembangan perpajakan global, khususnya terkait penerapan Pajak Minimum Global a...
Baca selengkapnya

Dugaan Paspor Ganda Anak Seret Nama Pejabat, KPK Diminta Periksa Aliran Dana ke Wamen

Oleh Dody Zuhdi -
Gambar
  Keterangan Foto : NU Bogor Raya Law Firm Sambangi KPK, Serahkan Surat Apresiasi Sekaligus Desak Pengusutan Atensi Wamen Terkait Dugaan Paspor Ganda Jakarta-- Tim kuasa hukum LS,yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal NU  Bogor Raya Law Firm, dan. Selaku Juru Bicara, Endang Supriyatna, S.H., mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bertujuan memberikan surat sebagai bentuk apresiasi atas respons KPK terdahulu, sekaligus mendesak penanganan serius terkait dugaan pelanggaran dokumen keimigrasian anak di bawah umur yang melibatkan atensi pejabat tinggi. ​Langkah penyampaian laporan ini dilakukan setelah keluhan masyarakat yang disampaikan tim hukum melalui konferensi pers sekitar dua minggu lalu didengar oleh KPK. Kendati demikian, berdasarkan informasi yang berkembang, tim hukum menilai arah penanganan yang sempat disampaikan KPK masih perlu diperluas agar menyentuh keadilan sebagai warga negara sehingga segera diambil tindakan.  "Tetapi dalam hal i...
Baca selengkapnya